Tinjauan Yuridis Penggunaan Smart Contracts Dalam Transaksi E-Commerce

Abstract

Akselerasi transformasi digital pasca-pandemi tidak lagi hanya menyentuh aspek migrasi transaksi dari luring ke daring, melainkan telah masuk ke dalam otomatisasi kontrak yang bersifat desentralisasi. Sifatnya yang immutable dan self-executing menciptakan ketegangan hukum ketika sebuah transaksi mengalami kegagalan teknis, serangan siber, atau ketika salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian. Permasalahannya adalah bagaimana keabsahan smart contracts dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, serta mekanisme penyelesaian sengketanya ketika terjadi kegagalan sistem atau wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontrak Elektronik Biasa (PDF) bersifat statis; hanya mencatat apa yang dijanjikan. Secara legal, sesuai dengan Pasal 1867 KUHPerdata mengenai alat bukti tulisan. Sebaliknya, Smart Contract bersifat dinamis dan fungsional. Legalitasnya tidak hanya dinilai dari isinya, tetapi juga dari keandalan sistem yang menjalankannya sesuai standar kelaikan sistem elektronik dalam UU ITE. smart contracts telah memiliki kedudukan yang sah dalam sistem hukum kontrak Indonesia. Validitas ini bersumber pada perluasan interpretasi terhadap Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian dan pengakuan tegas terhadap "Transaksi Elektronik Otomatis" dalam UU ITE. Meskipun smart contracts menggunakan bahasa pemrograman, secara yuridis ia dianggap sebagai manifestasi dari kehendak para pihak yang dituangkan dalam media elektronik.